Pekanbaru | Intelkriminal.co.id – Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, Pendi, didampingi jajaran Satgas, menggelar konferensi pers di Markas Satgas GRIB Jaya Air Hitam, Pekanbaru, Minggu (26/7/2026). Konferensi pers tersebut digelar sebagai bentuk klarifikasi atas keputusan Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, Martin Purba, terkait pembekuan atau pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) DPD GRIB Jaya Riau, Imelda Samsi, beserta dirinya sebagai Dansatgas.
Dalam keterangannya kepada awak media, Pendi menyatakan bahwa keputusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi dan dianggap tidak melalui prosedur sebagaimana yang berlaku di lingkungan GRIB Jaya.
Menurut Pendi, mandat yang dimiliki Sekretaris Daerah Imelda Samsi diterbitkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya, bukan oleh Ketua DPD.
“Mandat yang diterima Ibu Imelda Samsi berasal dari Ketua Umum DPP GRIB Jaya. Oleh karena itu, menurut pandangan kami, apabila terjadi pemberhentian terhadap Sekda, kewenangan tersebut berada pada DPP dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP GRIB Jaya, H. Hercules R. Marshal,” ujar Pendi.
Pendi juga menyampaikan bahwa, menurut pemahamannya, status Ketua DPD GRIB Jaya Riau saat ini masih berdasarkan surat mandat dari DPP dan belum berstatus definitif maupun dilantik secara resmi. Karena itu, ia mempertanyakan dasar kewenangan dalam mengambil keputusan pemberhentian terhadap pejabat yang mandatnya berasal dari DPP.
Selain itu, Pendi menjelaskan bahwa polemik tersebut bermula dari kegiatan pembagian bantuan sembako kepada anggota Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau. Ia mengatakan informasi kegiatan telah disampaikan sebelumnya melalui grup komunikasi internal dan seluruh anggota telah diundang untuk hadir.
“Permasalahan ini sebenarnya berawal dari kegiatan pembagian sembako kepada anggota Satgas. Informasi sudah kami sampaikan melalui grup dan tidak ada niat sedikit pun untuk mengabaikan pihak mana pun,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai sikapnya terhadap keputusan tersebut, Pendi menegaskan bahwa dirinya tidak menerima keputusan yang dikeluarkan Ketua DPD GRIB Jaya Riau karena, menurutnya, tidak melalui mekanisme organisasi yang semestinya.
“Kami tidak menerima keputusan itu karena diambil secara sepihak dan menurut kami tidak sinkron dengan mekanisme organisasi. Kami berharap seluruh persoalan diselesaikan sesuai aturan organisasi, bukan berdasarkan keputusan sepihak,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah anggota Satgas DPD GRIB Jaya Provinsi Riau turut menyampaikan pandangan mereka. Mereka mempertanyakan alasan pemberhentian Sekretaris Daerah Imelda Samsi dan Dansatgas Pendi yang, menurut mereka, hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada jajaran anggota.
Salah seorang perwakilan anggota Satgas menyatakan dukungannya kepada kedua pimpinan tersebut dan berharap keputusan tersebut dapat ditinjau kembali melalui mekanisme organisasi. Dalam penyampaiannya, anggota tersebut juga mengeluarkan pernyataan bernada emosional mengenai komitmennya membela kedua pimpinan tersebut. Pernyataan itu merupakan pendapat pribadi yang disampaikan dalam forum konferensi pers.
Menutup konferensi pers, Pendi berharap Ketua Umum DPP GRIB Jaya, H. Hercules R. Marshal, dapat turun tangan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan polemik internal yang terjadi di DPD GRIB Jaya Provinsi Riau agar tidak berkepanjangan dan tidak mengganggu soliditas organisasi.
Pendi menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran Satgas tetap menghormati organisasi serta berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme internal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun ketentuan organisasi yang berlaku, sehingga tercipta kepastian organisasi serta terjaganya persatuan seluruh kader GRIB Jaya di Provinsi Riau.
(Redaksi Intelkriminal.co.id)
