SOLOK — Di tengah polemik sengketa lahan Alahan Panjang Resort yang turut diwarnai berbagai tudingan mengenai persoalan administrasi pertanahan, dugaan pemalsuan dokumen, serta isu kerusakan lingkungan, publik Kabupaten Solok kembali menyoroti kapasitas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Sorotan itu tidak terlepas dari latar belakang pendidikan Bupati Solok Jon Firman Pandu, yang diketahui menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) serta gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.).
Pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat bukan semata-mata mengenai gelar yang melekat pada nama seorang kepala daerah, melainkan bagaimana kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan serta penyelesaian persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Gelar Akademik Harus Berbanding Lurus dengan Kinerja
Secara umum, gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) merupakan penghargaan akademik yang diberikan perguruan tinggi kepada seseorang atas kontribusi atau jasa yang dinilai signifikan dalam bidang tertentu sesuai ketentuan dan mekanisme perguruan tinggi yang bersangkutan.
Sementara itu, gelar Sarjana Hukum (S.H.) menunjukkan latar belakang pendidikan formal di bidang hukum.
Dengan latar belakang tersebut, masyarakat tentu memiliki ekspektasi agar pemerintah daerah mampu mengambil langkah yang tepat, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum, administrasi pertanahan, aset daerah, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Salah seorang tokoh masyarakat adat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan harapannya.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara profesional dan berdasarkan hukum. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang dimiliki Bupati, tentu masyarakat berharap ada solusi yang jelas.”
Sengketa Lahan Alahan Panjang Resort Jadi Sorotan
Polemik mengenai lahan yang dikaitkan dengan eks-HGU PT Danau Diatas Makmur terus menjadi perhatian publik.
Sejumlah pihak mempertanyakan status dan dasar penguasaan lahan, termasuk mengenai hubungan antara tanah ulayat, aset daerah, dokumen administrasi pertanahan, serta berbagai alas hak yang muncul dalam polemik tersebut.
Namun, seluruh klaim dan tudingan mengenai keabsahan dokumen maupun kepemilikan tanah tetap membutuhkan pembuktian melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Solok memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum dan administrasi yang digunakan dalam menentukan status serta pengelolaan lahan yang menjadi objek sengketa.
Pertanyaan Publik: Gelar atau Bukti Kinerja?
Di tengah polemik tersebut, sejumlah pertanyaan mulai muncul di ruang publik.
Apakah latar belakang pendidikan hukum seorang kepala daerah telah diwujudkan dalam kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat?
Apakah pemerintah daerah telah melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap setiap dokumen dan alas hak yang berkaitan dengan lahan tersebut?
Dan apakah seluruh kebijakan yang menyangkut tanah ulayat, aset daerah, serta kepentingan masyarakat telah dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah vonis terhadap siapa pun, melainkan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Soal “Gelar Aksesori”, Publik Meminta Klarifikasi
Muncul pula perbincangan di tengah masyarakat mengenai pentingnya transparansi terhadap latar belakang dan proses perolehan gelar akademik yang disandang pejabat publik.
Namun demikian, isu mengenai dugaan “jual beli gelar” tidak semestinya diarahkan kepada individu tertentu tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Karena itu, apabila terdapat pertanyaan mengenai keabsahan ataupun proses pemberian gelar akademik kepada Bupati Solok, maka klarifikasi terbaik harus diberikan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan gelar tersebut melalui data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
M. Harris, Kuasa Mamak Kepala Waris Kaum Malayu Kopong, turut menyampaikan pandangannya.
“Jangan sampai gelar hanya menjadi simbol di belakang nama. Yang paling penting adalah bagaimana ilmu dan kapasitas itu diwujudkan dalam kebijakan serta keberpihakan kepada kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.”
Publik Mendesak Transparansi
Atas polemik yang berkembang, publik berharap adanya beberapa langkah konkret:
- Transparansi mengenai dasar dan proses pemberian gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.), termasuk kontribusi yang menjadi dasar penganugerahan sesuai ketentuan perguruan tinggi.
- Penjelasan terbuka Pemerintah Kabupaten Solok mengenai status dan dasar hukum pengelolaan lahan yang menjadi objek polemik.
- Verifikasi terhadap seluruh dokumen dan alas hak yang dipersoalkan oleh para pihak.
- Kepastian hukum terhadap tanah ulayat dan aset daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.
- Penyelesaian sengketa secara transparan dan profesional, tanpa keberpihakan kepada individu maupun kelompok tertentu.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai seorang pemimpin dari gelar akademik yang disandangnya.
Masyarakat menilai pemimpin dari kebijakan, keberanian mengambil keputusan, transparansi, integritas, serta kemampuan menghadirkan kepastian hukum bagi rakyat.
Jika seluruh tudingan yang berkembang tidak benar, maka klarifikasi dan data resmi merupakan jawaban terbaik. Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan dalam administrasi maupun proses hukum, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah akan menyelesaikannya.
Intelkriminal.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bupati Solok, Pemerintah Kabupaten Solok, pihak perguruan tinggi pemberi gelar, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
(INTELKRIMINAL.CO.ID — SUMBAR)
Tegas, Tajam, dan Berimbang
