BREAKING NEWS | Intelkriminal.co.id
Empat Lawang— Selasa, 20 Januari 2026
Sikap keponakan Kepala Desa berinisial F, yakni perempuan berinisial L yang diketahui merupakan istri seorang anggota TNI, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Publik menilai, seharusnya yang bersangkutan mampu bersikap lebih kooperatif dan bijak dalam menyampaikan komentar, baik di media sosial maupun secara langsung.
Sebagai istri seorang abdi negara, inisial L dinilai telah dibekali adab, etika, dan sopan santun dalam bersikap. Namun sangat disayangkan, sejumlah komentar yang dilontarkan justru dianggap tidak beretika dan berpotensi merendahkan pihak lain.
“Berkomentar itu boleh, tapi jangan asal bicara tanpa dipikirkan dampaknya. Statusnya istri TNI, seharusnya jadi contoh,” ujar salah seorang warga kepada Intelkriminal.co.id.
Bela Kades Tanpa Pahami Duduk Perkara
Sorotan ini mencuat seiring maraknya pemberitaan terkait Kepala Desa F, yang saat ini disorot publik atas sejumlah dugaan persoalan serius. Di antaranya:
Pemberhentian salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Dugaan penggelapan Dana Alokasi Dana Desa (ADD),
Dugaan praktik mark up pada berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian publik meliputi pembangunan gedung desa, sumur bor, jalan lingkar desa, kolam ternak lele, serta program pemberdayaan seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan kegiatan lainnya.
Tak hanya itu, Kepala Desa F juga diduga bersikap arogan terhadap awak media saat dimintai klarifikasi terkait bantuan BLT. Dalam peristiwa tersebut, sang kades disebut melemparkan berkas Kartu Keluarga (KK) dan KTP milik seorang warga yang datang bersilaturahmi bersama wartawan.
Pasca terbitnya sejumlah berita tersebut, inisial L terlihat aktif memberikan pembelaan terhadap sang kades, meski dinilai belum mengetahui secara utuh fakta dan duduk persoalan yang sebenarnya.
“Tidak aneh kalau L membela kades, itu kan keponakan kandungnya,” ujar seorang warga dengan nada menyindir.
Masyarakat Minta Etika Dijaga
Masyarakat berharap agar pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik tidak memperkeruh suasana dengan komentar-komentar yang memicu kegaduhan. Warga meminta agar proses hukum dan klarifikasi diserahkan sepenuhnya kepada aparat dan lembaga berwenang.
“Kritik itu hak semua orang, tapi jangan sampai berubah jadi komentar sampah yang mencederai etika dan institusi negara,” tegas warga lainnya.
Reporter: WELVA
Media: Intelkriminal.co.id
Berita aktual dari lapangan
