Agam, Sumbar | Intelkriminal.co.id — Proyek pembangunan Puskesmas Pembantu (Puskesri) di Jorong Lurah Dalam, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, kembali menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, bangunan yang mulai dikerjakan sejak tahun 2022 itu hingga kini, tahun 2026, belum juga difungsikan.
Puskesri yang bersumber dari Dana Nagari Pasia Laweh tersebut diketahui dikerjakan secara bertahap setiap tahun. Namun, hingga pengerjaan lanjutan terakhir pada tahun anggaran 2025, proyek ini tak kunjung rampung dan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kondisi ini memunculkan berbagai tanda tanya besar. Pasalnya, proyek yang seharusnya menjadi fasilitas vital pelayanan kesehatan justru terkesan berjalan lamban tanpa kepastian waktu penyelesaian.
Sejumlah warga menilai, lamanya proses pembangunan ini patut diduga adanya persoalan serius, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan di lapangan.
> “Sudah dari 2022 dibangun, tapi sampai sekarang belum bisa dipakai. Kami butuh fasilitas kesehatan dekat, bukan bangunan terbengkalai,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Ironisnya, di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan layanan kesehatan, bangunan Puskesri tersebut belum menunjukkan tanda-tanda siap operasional. Bahkan, sebagian masyarakat menyebut kondisi fisik bangunan terkesan tidak terurus.
Publik kini mendesak adanya keterbukaan dari Pemerintah Nagari Pasia Laweh terkait realisasi anggaran yang telah digelontorkan setiap tahunnya. Selain itu, aparat pengawas juga diminta turun tangan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap proyek tersebut.
Keterlambatan yang berlangsung hingga empat tahun ini dinilai tidak wajar untuk sebuah pembangunan skala nagari, terlebih menyangkut fasilitas kesehatan dasar masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Nagari Pasia Laweh maupun instansi terkait mengenai penyebab pasti mangkraknya pembangunan tersebut.
Masyarakat berharap, aparat penegak hukum dan instansi pengawas segera melakukan penelusuran agar tidak ada potensi penyimpangan dalam penggunaan Dana Nagari.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius, dan berpotensi membuka tabir dugaan kelalaian hingga penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat nagari.
N/B : Ibrahim
Redaksi : Intelkriminal.co.id
