Empat Lawang,Intelkriminal.co.id
20 November 2025 — Insiden dugaan sikap arogan dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Muara Kalangan, Kecamatan Padang Kabu, Kabupaten Empat Lawang, saat seorang awak media bersama keponakannya, Yesa, mendatangi kediaman sang kades untuk bersilaturahmi sekaligus menanyakan perihal bantuan pemerintah daerah.
Kejadian berlangsung pada Senin (20/11/2025) sekitar pukul 19.30 WIB. Menurut keterangan, kedatangan mereka bertujuan menanyakan soal bantuan desa, khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena Yesa mengaku tidak pernah menerima bantuan apa pun sejak Fauzi menjabat sebagai kepala desa.
Ketika ditanya, Kades Fauzi disebut menyampaikan bahwa “bantuan BLT sudah habis.” Awak media kemudian menjelaskan bahwa maksudnya bukan bantuan tahun berjalan, melainkan pengajuan untuk tahun berikutnya. Namun Kades kembali menjawab bahwa “BLT belum tentu ada di tahun depan.”
Awak media kemudian mempertanyakan keberadaan alokasi BLT dalam anggaran desa. Kades menjawab bahwa penentuan penerima bantuan dilakukan melalui proses seleksi oleh sebuah tim. Saat diminta menjelaskan tim yang dimaksud, situasi disebut mulai memanas.
Kades terlihat kurang nyaman dengan banyaknya pertanyaan. Ia kemudian meminta Yesa menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK). Yesa menjawab bahwa ia sudah berulang kali menyerahkan berkas tersebut kepada perangkat desa, namun tidak pernah mendapat tanggapan.
Ketegangan memuncak saat awak media mempertanyakan arah penyaluran bantuan desa. Kades diduga tersulut emosi dan melemparkan berkas asli KTP dan KK milik Yesa.
“Dengan kejadian ini saya bertanya, ada apa dengan pak kades? Kenapa seorang pemimpin yang dipercaya masyarakat bisa bersikap seperti itu kepada awak media? Padahal jurnalis bertugas menggali informasi, dan narasumber seharusnya memberikan penjelasan,” ujar pelapor.
Dirinya berharap pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemkab Empat Lawang, dapat mengambil langkah tegas. Ia menilai kejadian ini harus menjadi perhatian agar oknum-oknum kepala desa yang dinilai belum memahami etika pelayanan publik dapat diberi pembinaan.
