Peranap,Media intelkriminal.co.id// Minggu, 03 Agustus 2025 — Masyarakat Kecamatan Peranap meminta PT. Agrinas Palma Nusantara untuk bersikap konsisten dan profesional dalam menjalankan regulasi terkait penetapan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan kelompok tani atau koperasi. Kritik ini muncul setelah diduga terjadi penyimpangan dalam pemberian KSO kepada kelompok yang tidak memenuhi syarat administratif.
Salah satu sorotan datang dari penetapan Kelompok Tani JD Karya Mandiri, yang disebut-sebut dipimpin oleh dr. Jeri, dan dianggap tidak jelas status serta legalitasnya. Kelompok ini diduga mendapat KSO dari Agrinas pusat tanpa melalui proses verifikasi yang sah.
> “Bagaimana mungkin kelompok yang tidak jelas kepengurusan dan legalitasnya, hanya bermodalkan selembar kertas, bisa mendapat KSO dari Agrinas? Ini sangat janggal,” ujar salah satu warga Kecamatan Peranap berinisial MS, Minggu (03/08).
Menurut MS, ada sejumlah kejadian prinsipil yang mencerminkan lemahnya penerapan regulasi di tubuh PT. Agrinas Palma Nusantara. Ia menilai, beberapa kelompok yang seharusnya tidak layak, justru tetap diikutsertakan dalam kemitraan KSO tanpa klarifikasi dan verifikasi yang memadai.
> “Kalau memang Agrinas sudah menetapkan aturan main, ya jalani. Jangan sampai ada kelompok yang tidak lengkap persyaratannya tetap diloloskan, sementara kelompok lain yang serius justru diabaikan. Ini kesannya seperti ada perlakuan istimewa untuk kelompok tertentu,” tambahnya.
MS juga menyebut bahwa telah berkembang isu di masyarakat Peranap, bahwa kelompok yang tidak memenuhi syarat pun bisa mendapatkan KSO asal memiliki koneksi dengan orang dalam Agrinas. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap kredibilitas proses yang berjalan.
> “Kalau salah memilih mitra KSO, apalagi yang tidak jelas, ini bisa memicu konflik sosial. Jangan sampai Agrinas malah memicu gesekan di masyarakat karena tidak selektif,” tegas MS.
Contoh nyata, menurutnya, adalah KSO yang diberikan kepada KT JD Karya Mandiri, yang diduga tidak memiliki jangka waktu kontrak yang jelas, serta alamat kebun yang dikelola juga keliru. Dugaan ini memperkuat indikasi adanya praktik tidak profesional, bahkan permainan kotor dalam proses penetapan KSO.
Masyarakat Peranap tetap mendukung program kemitraan pemerintah dan peran Agrinas di sektor perkebunan. Namun mereka menegaskan, semua program harus dijalankan secara adil, terbuka, dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
> “Tak ada yang tak bisa dibenahi, asal Agrinas mau konsisten dan tidak bermain mata. Kami mendukung penuh program ini, asal dijalankan secara profesional,” pungkas MS.
Masyarakat berharap Agrinas segera melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh terhadap semua mitra KSO yang telah disahkan, serta membatalkan kemitraan bagi kelompok yang tidak memenuhi persyaratan resmi.
